๐Œ๐ž๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐ข๐ก๐ค๐š๐ง ๐Š๐ž๐ฉ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ฒ๐š๐š๐ง ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ค

 

Berita negatif terkait lembaga negara dalam setahun terakhir silih berganti. Pengadilan memutuskan menghukum petinggi POLRI terkait pembunuhan berencana, dan kasus narkoba masih disidangkan. Tidak lama kemudian, 2 hakim agung tertangkap kasus penyuapan oleh KPK.

Sebulan terakhir, pemberitaan didominasi meningkatnya kekayaan tidak wajar beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahkan ketidakwajaran nilai transaksi tindak pidana pencucian uang mencapai lebih dari Rp. 300 triliun, menurut Menkopolhukam.

Dampaknya, kepercayaan publik menurun. Survei Litbang Kompas menunjukkan penurunan kepuasan publik pada penegakan hukum (https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/06181351/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-pada-penegakan-hukum-menurun). Laporan Transparency International Januari lalu menguatkan hal tersebut, dimana Indonesia hanya menempati posisi ke-6 di ASEAN pada Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022. Ironisnya, posisinya dibawah Timor Leste

(https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/06222141/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-di-bawah-timor-leste-dan-pertama-sejak-2008).

Bagaimana seharusnya pemerintah memulihkan kepercayan publik? Simak selengkapnya pada:

https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/23/memulihkan-kepercayaan-publik

Hits 466